CIREBON, (SW)- Pengendalian inflasi di wilayah Ciayumajakuning dinilai tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Keterkaitan pasokan pangan, harga, dan distribusi membuat sinergi antardaerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bersama TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning, Selasa 15 September 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas.”
Menurut Imron, karakteristik wilayah Ciayumajakuning yang saling bergantung membuat kerja sama antardaerah menjadi kebutuhan penting, khususnya dalam menjaga ketersediaan bahan pangan.
“Kalau kita berbicara inflasi tidak bisa cuma berbicara kabupatennya saja, tapi ada ikatan saling melengkapi di antara kabupaten. Jadi Ciayumajakuning ini harus solid,” kata Imron.
Ia mencontohkan Kota Cirebon yang memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga sangat bergantung pada daerah sekitar. Begitu pula Kabupaten Cirebon yang membutuhkan pasokan sejumlah komoditas dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka.
“Kalau masalah sembako, kita pun mengandalkan dari Kuningan dan Majalengka. Jadi kalau kegiatan seperti ini sering diadakan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu daerah Kabupaten Cirebon saja,” ujarnya.
Imron menilai sinergi TPID se-Ciayumajakuning perlu diarahkan pada langkah yang lebih konkret. Di antaranya melalui pertukaran data dan informasi mengenai kondisi pangan, pemetaan daerah surplus dan defisit, penguatan kerja sama pasokan, serta respons cepat ketika terjadi tekanan harga pada komoditas tertentu.
Di Kabupaten Cirebon sendiri, kata Imron, pengendalian inflasi terus dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Namun, strategi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui kerja sama antardaerah agar intervensi terhadap gejolak harga dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Imron juga meminta Bank Indonesia Cirebon terus berperan aktif memberikan informasi dan solusi ketika terjadi potensi kenaikan inflasi di daerah.
“Kalau memang di Kabupaten Cirebon inflasinya naik, kami minta tetap mengadakan kegiatan ini dan memberikan solusinya,” katanya.
Ia mengungkapkan, koordinasi dengan BI sebelumnya juga pernah dilakukan ketika terjadi tekanan harga komoditas cabai. Saat itu, kebutuhan pasokan cabai didukung dari daerah di luar Jawa untuk membantu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
“Jadi kegiatan semacam ini kami minta diadakan rutin dan terus diawasi,” tegasnya.
Imron juga mengingatkan adanya berbagai dinamika global yang berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, kondisi dunia yang belum sepenuhnya stabil dapat berpengaruh terhadap pasokan energi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah bersama BI dan seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki langkah antisipasi yang kuat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan HLM TPID dan TP2DD menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat stabilitas harga, ketahanan pangan, serta percepatan transformasi digital di wilayah Ciayumajakuning.
Dalam forum tersebut dibahas perkembangan inflasi terkini, tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, serta langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Penguatan strategi 4K menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah.
Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD), serta mitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi.
Dalam kegiatan yang sama juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kapasitas petani, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah.
Selain persoalan inflasi, HLM TP2DD juga membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperluas penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Ciayumajakuning bersama BI menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat transformasi digital.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membuat perekonomian Ciayumajakuning semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.(via)
About The Author
