CIREBON, (SW) – Tingginya jumlah warga Kabupaten Cirebon yang memilih bekerja ke luar negeri menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Pemerintah daerah mendorong calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) memahami prosedur keberangkatan dan memastikan seluruh proses dilakukan secara resmi dan memiliki legalitas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, saat menghadiri sosialisasi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon tahun 2026 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon di Kecamatan Pabedilan, Selasa (23/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti calon PMI dari tiga wilayah yang menjadi kantong PMI, yakni Kecamatan Pabedilan, Losari, dan Ciledug.
Agus mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi momentum penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur aman bekerja di luar negeri.
Ia berharap calon PMI tidak hanya mempertimbangkan peluang mendapatkan penghasilan, tetapi juga memahami pentingnya legalitas dan perlindungan selama bekerja di negara tujuan.
“Harapannya dengan adanya momentum ini, calon pekerja migran asal Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan pemahaman terkait bekerja di luar negeri agar lebih aman. Intinya supaya legal dan ada legalitasnya,” ujar Agus.
Agus mengungkapkan, jumlah warga Kabupaten Cirebon yang bekerja sebagai PMI masih cukup tinggi.
Berdasarkan data Disnaker Kabupaten Cirebon, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 11.433 PMI asal Kabupaten Cirebon. Sementara pada Januari hingga Agustus 2026, jumlah PMI telah mencapai sekitar 8.500 orang.
Tingginya angka tersebut juga diiringi dengan meningkatnya laporan pengaduan terkait PMI.
Pada 2025, pemerintah daerah menerima sebanyak 44 laporan pengaduan. Sedangkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jumlah pengaduan telah mencapai 59 laporan.
Menurut Agus, peningkatan jumlah pengaduan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pemerintah memberikan edukasi sejak sebelum calon PMI berangkat ke luar negeri.
“Harapannya dengan momentum ini kita bisa tentunya menjaga dan melindungi pekerja migran asal Kabupaten Cirebon yang bekerja di luar negeri,” katanya.
Dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Pabedilan, Losari, dan Ciledug menjadi sejumlah wilayah yang menyumbang cukup banyak PMI.
Agus menyebut Kabupaten Cirebon termasuk daerah dengan jumlah PMI yang tinggi, baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, Kabupaten Cirebon berada di posisi kedua di Jawa Barat dan posisi keempat secara nasional dalam jumlah PMI.
Kondisi tersebut, kata Agus, menjadi tantangan sekaligus perhatian bagi Pemkab Cirebon untuk memastikan masyarakat yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang memadai.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya memperbanyak kesempatan kerja di dalam daerah agar masyarakat memiliki alternatif selain bekerja ke luar negeri.
Menurut Agus, Kabupaten Cirebon memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dengan semakin berkembangnya sektor industri.
Pemkab Cirebon, kata dia, terus berupaya menjaga iklim investasi dan keberlangsungan perusahaan yang berdiri di wilayah Kabupaten Cirebon.
“Harapannya karena di Kabupaten Cirebon ini sebenarnya banyak potensi. Pemerintah daerah juga terus berupaya menjaga investasi di Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.
Ia berharap semakin banyaknya pabrik dan investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
“Pak Bupati juga selalu menyampaikan agar bisa tentunya menjaga investasi di Kabupaten Cirebon terkait dengan berdirinya banyak pabrik-pabrik di sini. Harapannya masyarakat Kabupaten Cirebon ini tidak harus bekerja di luar. Tentunya nanti bisa bekerja di daerahnya sendiri,” pungkas Agus.(via).
About The Author
