
KUNINGAN, (SW) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keuangan syariah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiasi dan peresmian pembentukan EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (21/11).
Pembentukan EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan inisiatif perdana di wilayah kerja Kantor OJK Cirebon yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning). Program ini dirancang sebagai proyek percontohan (pilot project) pengembangan ekosistem keuangan syariah berbasis pesantren yang mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan, transformasi digital, akses pembiayaan produktif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren.
Peresmian pembentukan EPIKS dihadiri oleh Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kuningan – Drs. H. Deniawan, M.Si., Funding & Transaction Business Deputy BSI Region VI – Nasori, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah KH. Mu’tamad, Lc., M.Pd., jajaran pengurus dan tenaga pendidik pesantren, serta sekitar 1.000 santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara OJK Cirebon, Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk melalui Kantor Cabang BSI Kuningan sebagai wujud sinergi dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kolaborasi tersebut, OJK Cirebon berperan sebagai inisiator dan fasilitator program, Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pengarah kebijakan dan pengawal implementasi program di lingkungan pesantren, sedangkan BSI berperan sebagai mitra lembaga jasa keuangan syariah dalam penyediaan produk, layanan, dan akses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa pembentukan EPIKS merupakan bagian dari upaya OJK untuk menghadirkan pendekatan baru dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman dan akses layanan keuangan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara nyata bagi masyarakat.
“Kami meyakini bahwa pesantren memiliki potensi yang sangat besar, bukan hanya sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga sebagai salah satu pusat penggerak kemandirian ekonomi umat. Melalui EPIKS, kami ingin membangun sebuah ekosistem yang menghubungkan pendidikan, layanan keuangan syariah, transformasi digital, dan aktivitas ekonomi produktif sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh santri dan pengelola pesantren, tetapi juga oleh para pelaku UMKM, peternak, dan masyarakat di sekitarnya,” ujar Agus.
Agus menegaskan bahwa EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan program percontohan pertama yang diinisiasi Kantor OJK Cirebon di wilayah Ciayumajakuning.
Program ini diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren yang dapat direplikasi secara lebih luas.
“Pembentukan EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan langkah awal yang sangat strategis sekaligus menjadi pilot project pertama di wilayah kerja OJK Cirebon. Kami berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembukaan rekening semata, melainkan tumbuh menjadi ekosistem keuangan syariah yang hidup, produktif, dan berkelanjutan. Apabila implementasinya berhasil dan memberikan dampak yang terukur, OJK Cirebon akan mendorong replikasi model serupa di pondok pesantren lainnya di wilayah Ciayumajakuning,” tegas Agus.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa salah satu keunggulan konsep EPIKS Husnul Khotimah adalah pendekatan pemberdayaan ekonomi yang menghubungkan kebutuhan komunitas pesantren dengan potensi usaha masyarakat sekitar.
Sebagai contoh, program Tabungan Kurban Santri tidak hanya dirancang untuk membangun kebiasaan menabung dan mempersiapkan ibadah kurban sejak dini, tetapi juga diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan peternak domba dan sapi di sekitar pesantren.
Melalui skema tersebut, peternak lokal diharapkan dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan produktif syariah dari BSI berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kelayakan usaha.
“Kami ingin menghadirkan sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Ketika santri menabung untuk berkurban, pada saat yang sama kita juga membuka peluang usaha bagi peternak lokal. Ketika pesantren membutuhkan barang dan jasa, kita ingin pelaku UMKM di sekitarnya ikut berkembang. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Inilah semangat pemberdayaan yang ingin kami bangun melalui EPIKS,” tambah Agus.
Peluncuran EPIKS Ditandai Pembukaan 1.000 Rekening Tabungan Haji Muda Sebagai langkah nyata implementasi awal program EPIKS, kegiatan peresmian turut ditandai dengan pembukaan 1.000 rekening Tabungan Haji Muda bagi santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya menabung, kedisiplinan finansial, dan kesadaran mengenai pentingnya perencanaan keuangan sejak usia sekolah.
Program ini selanjutnya direncanakan untuk diperluas secara bertahap kepada seluruh santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang berjumlah sekitar 4.000 orang, dengan memperhatikan persyaratan produk dan ketentuan yang berlaku.
Yayasan Husnul Khotimah Apresiasi Inisiatif OJK Cirebon Dalam sambutannya, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, KH. Mu’tamad, Lc., M.Pd., Al-Hafizh, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta inisiatif OJK Cirebon yang telah memilih Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai lokasi pengembangan EPIKS pertama di wilayah Ciayumajakuning.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK Cirebon atas inisiatif yang sangat baik dan membanggakan ini. Merupakan suatu kehormatan sekaligus amanah bagi Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk menjadi pelopor pengembangan EPIKS di wilayah kerja OJK Cirebon. Kami memandang program ini sangat sejalan dengan misi pesantren dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar KH. Mu’tamad.
KH. Mu’tamad menambahkan bahwa pihak yayasan berkomitmen mendukung pelaksanaan EPIKS agar menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Kami berharap sinergi bersama OJK Cirebon dan BSI ini tidak hanya meningkatkan pemahaman santri mengenai keuangan syariah, tetapi juga mampu membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar pesantren. Insyaallah, kami siap mendukung dan mengawal keberlanjutan program ini agar memberikan manfaat yang semakin luas bagi umat,”tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kuningan Dukung EPIKS sebagai Bagian dari Penguatan Program TPAKD Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan dukungan terhadap pembentukan EPIKS sebagai salah satu inisiatif strategis yang dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah sekaligus mendukung pengembangan ekonomi daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada OJK Cirebon yang terus menghadirkan gagasan dan inisiatif konkret dalam memperluas akses keuangan serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembentukan EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan langkah yang sangat positif karena mampu mengintegrasikan pendidikan, literasi keuangan syariah, transformasi digital, dan penguatan ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung,” ungkap Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kuningan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menyampaikan komitmen untuk mendorong sinergi lintas perangkat daerah guna mendukung keberhasilan implementasi EPIKS, termasuk melalui penguatan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kuningan.
“Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung pengembangan EPIKS sebagai salah satu inisiatif yang dapat disinergikan dengan program kerja TPAKD Kabupaten Kuningan. Kami berharap kolaborasi antara OJK, pesantren, BSI, dan perangkat daerah terkait dapat terus diperkuat, khususnya dalam pemberdayaan UMKM, pengembangan peternakan lokal, digitalisasi transaksi, serta perluasan akses pembiayaan produktif syariah. Dengan demikian, manfaat program ini dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan,” tambahnya.(via).





