
CIREBON, (SW) – Pertamina melakukan pertemuan awal dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membahas rencana pembangunan fasilitas energi yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi sekaligus silaturahmi antara perusahaan dan pemerintah daerah sebelum proyek dijalankan.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik rencana pembangunan tersebut selama dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, rencana pembangunan fasilitas tersebut berada di wilayah barat Kabupaten Cirebon, tepatnya di tiga kecamatan yaitu Susukan, Kaliwedi, dan Arjawinangun. Pemerintah daerah berharap pembangunan tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik rencana ini, namun tentu harus melalui kajian terlebih dahulu dan dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, sebelum proyek dilaksanakan pemerintah daerah akan melakukan pengkajian serta menurunkan tim untuk melakukan survei langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan tidak melanggar aturan yang berlaku, terutama terkait pemanfaatan lahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengkaji kemungkinan alih fungsi lahan yang saat ini masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Agus menegaskan, lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B harus tetap dijaga agar tidak hilang akibat pembangunan.
Sementara itu, General Manager Pertamina, Wajiru Lutfi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan sekaligus menyampaikan rencana pengembangan fasilitas perusahaan di wilayah Kabupaten Cirebon dan Indramayu.
“Kami bersilaturahmi dengan pemerintah daerah sekaligus menjabarkan rencana pembangunan beberapa fasilitas kami di wilayah ini,” kata Wajiru.
Ia menjelaskan, dalam tahap awal ini Pertamina bersama pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan asesmen awal terhadap rencana pembangunan tersebut. Tim tersebut nantinya akan mengevaluasi berbagai aspek teknis maupun administratif sebelum proyek dilaksanakan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana penggunaan lahan yang sebagian berada di kawasan LP2B. Oleh karena itu, Pertamina menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengikuti arahan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan.
“Kami akan selalu berkoordinasi dan meminta arahan dari pemerintah daerah karena sebagian lahan yang digunakan masuk dalam kawasan LP2B,” ujarnya.
Rencana proyek tersebut mencakup pengembangan satu titik pengeboran sumur baru serta pembangunan jaringan pipa penyaluran di beberapa kecamatan di wilayah tersebut.
Meski demikian, waktu pelaksanaan proyek masih dalam tahap koordinasi awal dengan pemerintah daerah. Nantinya, tim yang ditunjuk oleh Bupati dan Wakil Bupati akan membantu proses kajian agar seluruh tahapan pembangunan dapat terkelola dengan baik.(via).





