CIREBON, (SW) – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mematangkan berbagai persiapan menjelang operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada 11 Juli 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial RI. Selasa 30/6/2026
Mewakili Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan jadwal operasional Sekolah Rakyat, termasuk proses masuk asrama bagi para peserta didik yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2026.
“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial agar seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat diselesaikan tepat waktu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai,” ujar Hendra.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan diisi 90 siswa, sehingga total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama.
Menurut Hendra, seluruh proses seleksi peserta didik merupakan kewenangan penuh Kementerian Sosial. Pemerintah daerah tidak terlibat dalam proses rekrutmen maupun penetapan peserta, melainkan hanya bertugas memberikan dukungan operasional agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan optimal.
“Data calon siswa yang memenuhi kriteria sebenarnya cukup banyak. Namun berdasarkan pertimbangan Kementerian Sosial, setiap jenjang hanya menerima 90 siswa. Total ada 270 siswa yang wajib sudah masuk ke asrama pada 11 sampai 13 Juli,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pemenuhan tenaga pendidik. Mengingat proses rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial belum rampung, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menyiapkan guru tamu atau guru sementara untuk mendukung operasional awal Sekolah Rakyat.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat telah memetakan kebutuhan guru di setiap jenjang. Kebutuhan tersebut meliputi guru kelas untuk SD, guru mata pelajaran untuk SMP dan SMA, serta guru Pendidikan Jasmani.
Hendra menjelaskan, kebutuhan sementara meliputi lima guru untuk jenjang SD, sedangkan jenjang SMP dan SMA masing-masing membutuhkan sekitar 15 guru sesuai mata pelajaran yang akan diajarkan. Seluruh nama guru ditargetkan sudah ditetapkan pada 1–5 Juli 2026, dengan memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai guru tamu.
Selain kesiapan tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyiapkan dukungan layanan kesehatan. Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh siswa saat pertama kali memasuki asrama guna mendeteksi penyakit maupun kondisi kesehatan lainnya.
Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga akan memberikan pelayanan kesehatan secara berkala melalui puskesmas serta menyiapkan tenaga psikolog untuk mendampingi para siswa dalam beradaptasi dengan kehidupan berasrama.
“Anak-anak yang sebelumnya tinggal bersama keluarga tentu membutuhkan proses adaptasi ketika harus hidup di asrama. Karena itu, pendampingan psikolog menjadi bagian penting dalam pelayanan yang kami siapkan,” kata Hendra.
Sementara itu, Dinas Sosial diberi tanggung jawab menyiapkan tenaga pendukung operasional asrama, mulai dari wali asrama, wali asuh, tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, hingga petugas penyaji makanan.
Personel tersebut direkrut dari unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan pemetaan kebutuhan, Sekolah Rakyat memerlukan sedikitnya delapan wali asrama dan 27 wali asuh, yang penugasannya akan dikoordinasikan langsung oleh Dinas Sosial.
Di sektor pendukung lainnya, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas menangani publikasi program serta memastikan dukungan jaringan komunikasi dan internet di lingkungan Sekolah Rakyat.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup akan mengelola pengangkutan sampah secara rutin dari kawasan asrama menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan operasional, pengangkutan sampah dijadwalkan dilakukan satu kali setiap pekan.
Untuk mendukung akses menuju lokasi Sekolah Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum juga tengah menyelesaikan pembangunan jalan lingkar. Pembangunan dilakukan karena kawasan sekolah memotong jalur jalan yang telah ada, sehingga diperlukan akses baru. Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 50 persen.
Di akhir rapat, Hendra meminta seluruh camat mengawal kehadiran peserta didik yang telah dinyatakan lolos seleksi. Data nama siswa telah disampaikan kepada masing-masing camat agar dipastikan seluruh peserta benar-benar memasuki asrama sesuai jadwal.
“Kami meminta para camat memantau secara langsung agar seluruh siswa yang telah ditetapkan benar-benar hadir pada 11 sampai 13 Juli. Jangan sampai seluruh fasilitas sudah disiapkan, tetapi siswanya tidak datang,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa kewenangan rekrutmen peserta didik sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial, mulai dari proses seleksi hingga penetapan jumlah penerima. Sementara Pemerintah Kabupaten Cirebon berfokus memberikan dukungan penuh terhadap kesiapan operasional, sehingga program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar sejak hari pertama dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi para peserta didikdidik, punkas Hendra.(via).
About The Author
