Mengukur Kesejatian Organisasi Petani
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Paling tidak, ada tiga makna penting dari “kesejatian” organisasi petani di negeri ini. Ketiga makna itu adalah pertama, wadah perjuangan bersama. Sejatinya, organisasi petani bukan cuma kumpulan nama dan struktur. Tapi tempat petani saling bantu, tukar ilmu tanam, akses pupuk/benih murah, negosiasi harga jual ke tengkulak, sampai pengurusan irigasi.
Kedua, kekuatan tawar menawar. Petani sendirian cenderung lemah di hadapan pasar dan kebijakan. Begitu bersatu lewat organisasi, suaranya didengar. Mau protes harga gabah anjlok, minta bantuan pemerintah, atau bangun koperasi, lebih kuat kalau bareng-bareng.
Ketiga, jaga keberlanjutan dan kesejahteraan. Sejatinya organisasi petani lahir buat 2 hal yakni menciptakan usaha tani lebih menguntungkan dan jaga regenerasi. Anak petani mau meberuskan sawah karena hasilnya jelas, bukan karena “terpaksa”.
Jadi kalau ada pihak-pihak yang mempertanyakan apa “sejatinya organisasi petani” ? Salah satu jawaban jitunya lupakan dulu seremonial dan rapatnya. Lalu tanya balik “Apa organisasi ini betul-betul membuat hidup anggotanya lebih baik” ?
Lebih lanjut perlu dipahami, sejatinya organisasi petani adalah sekolah lapang yang hidup. Di dalamnya petani tidak lagi belajar sendiri dari pengalaman gagal-panen. Lewat pertemuan rutin, demplot, dan pelatihan dari penyuluh, ilmu tentang varietas tahan hama, pupuk berimbang, sampai pertanian organik bisa menyebar cepat.
Tanpa organisasi, ilmu itu mentok di 1-2 orang. Dengan organisasi, 1 petani yang ikut pelatihan bisa menularkan ke 20 anggota lain. Inilah hakikatnya: mengubah petani dari objek pembangunan jadi subjek yang cerdas dan mandiri.
Sejatinya organisasi petani juga badan usaha kolektif dan corong aspirasi. Secara ekonomi, gabungan hasil panen puluhan anggota bikin posisi tawar naik. Tidak ada lagi cerita dijual murah ke tengkulak karena panen serentak. Organisasi bisa bikin koperasi, gudang, sampai kontrak langsung ke pabrik/beras modern.
Secara politik, sejatinya organisasi petani adalah penghubung petani ke pemerintah. Soal pupuk subsidi telat, irigasi rusak, atau asuransi usaha tani gagal bayar — lebih didengar kalau disuarakan organisasi daripada petani individu. Jadi, kalau organisasi tidak bikin anggota untung dan tidak bisa membela anggota, berarti ia melenceng dari “sejatinya”.
Dari sisi keberlanjutan, sejatinya organisasi petani adalah penjaga tanah untuk anak-cucu. Kalau orientasinya cuma hasil panen sekarang, lama-lama tanah capek, air habis, hama kebal. Makanya fungsi hakiki organisasi adalah ngatur pola tanam, gerakan organik/berimbang, konservasi air, dan bank benih lokal.
Lewat organisasi, petani gampang bikin aturan bersama: “sawah ini wajib masa bera”, “sungai ini jangan buang limbah pestisida”. Tanpa aturan kolektif, 1 petani pakai pestisida berlebih = hama pindah ke sawah tetangga. Jadi keberlanjutan itu gak bisa dikerjain sendiri. Sejatinya organisasi petani adalah lembaga yang membuat pertanian tetap bisa hidup 20-30 tahun ke depan, bukan cuma 1 musim.
Selanjutnya, bagaimana dengan kesejahteraan petani nya sendiri ? Sejatinya organisasi petani diukur dari satu hal apakah anggota dan keluarganya hidupnya lebih baik. Kesejahteraan di sini bukan cuma “panen naik”. Tapi 4 hal pertama pendapatan naik karena biaya produksi ditekan lewat beli pupuk bareng dan jual gabah bareng.
Kedua risiko turun karena ada asuransi usaha tani dan dana darurat kelompok. Ketiga akses naik: anggota gampang dapat KUR, sertifikat tanah, pelatihan. Dan keempat egenerasi jalan. Artinya, anak petani mau balik ke sawah karena lihat ortunya sejahtera dan kerja tani pakai teknologi, bukan cangkul terus. Kalau organisasi rame rapatnya tapi anggota tetap miskin dan anaknya kabur ke kota, berarti ia gagal menjalankan “sejatinya”.
Catatan kritisnya adalah sampai sejauh mana peran Pemerintah agar “Sejatinya Organisasi Petani” dapat terwujud ? Ada beberapa peran yang seharusnya digarap diantaranya Pemerintah tampil selaku fasilitator, bukan Bos. Sejatinya pemerintah cukup jadi penyuluh, pendamping, sama regulator. Berikan pelatihan manajemen, pembukuan koperasi, cara akses pasar. Jangan atur dari atas dan ganti ketua seenaknya. Kalau pemerintah yang ngatur semua, organisasi jadi “organisasi proyek”. Organisasi aksn hidup pas ada bantuan, tapi mati pas bantuan stop.
Selanjutnya, jamin Kepastian Usaha.
Ini kunci kesejahteraan. Pemerintah wajib:
1. Tata niaga jelas: HPP gabah ditegakkan biar tengkulak gak main harga
2. Input tepat waktu: Pupuk subsidi, benih, alsintan disalurkan lewat organisasi, bukan perorangan biar gak bocor
3. Akses modal: KUR Mikro, asuransi AUTP/USP gampang cair kalau lewat kelompok tani yang sehat
Kemudian berikan Ruang Advokasi dan Kelembagaan. Sejatinya organisasi petani harus berani ngomong. Pemerintah harus buka pintu: undang mereka di Musrenbang desa, DPRD, rapat Dinas Pertanian. Sekaligus kasih legalitas jelas lewat Permentan/Perda biar status hukum kelompok tani kuat. Legal = gampang bikin kontrak, sewa gudang, daftar merek beras.
Lalu, dorong Regenerasi. Pemerintah bisa bikin program “Petani Milenial”, magang ke Balai, atau insentif lahan buat anak petani. Tujuannya biar organisasi gak punah karena ketuanya 60 tahun semua. Organisasi yang sejahtera = ada anak muda yang mau nerusin.
Atas gambaran demikian, dapat disimpulkan, sejatinya pemerintah bukan “pemberi bantuan”, tapi “penumbuh”. Tugasnya menyiram, memberi pagar, memberi sinar matahari. Yang tumbuh, berbuah, dan menjaga tanah tetap subur ya organisasinya sendiri dan anggotanya. Bukan yang lain ! (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
About The Author
